Jakarta - Sejumlah peristiwa politik mewarnai berita tanah air dalam sepekan terakhir. Pada awal pekan, Presiden Prabowo Subianto memancing kontroversi karena kembali melontarkan narasi antek asing kepada lembaga swadaya masyarakat.
Selasa pekan lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengirim surat usulan agar Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat membahas pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.
Partai Keadilan Sejahtera baru saja menetapkan kepengurusan pada Rabu pekan ini. Sohibul Iman terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro. PKS . Kemudian, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu elit Gerindra di tengah isu reshuffle kabinet. Berikut berita politik nasional sepekan.
1. Prabowo Mengatakan LSM Adalah Musuh Asing
Presiden Prabowo Subianto mengklaim bahwa pihak asing mendanai lembaga lembaga masyarakat sipil atau LSM untuk memecah belah Indonesia. Ia menyampaikan hal itu saat memberikan pidato pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, 2 Juni 2025.
Awalnya, Prabowo mengajak selururh rakyat Indonesia bersatu dan jangan ada perbedaan sehingga menyebabkan gontok-gontokan. Ia menyebut inilah yang justru diharapkan bangsa asing karena kekuatan asing tidak suka Indonesia maju.
"Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka memecah belah kita, sampai sekarang. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk memecah belah kita. Mereka mengatakan mereka adalah penegak demokrasi, HAM, dan kebebasan pers, padahal itu adalah versi mereka sendiri," kata Prabowo.
Namun Prabowo beralasan tidak mengajak bangsa Indonesia meragukan bangsa asing. Ia menekankan Indonesia tidak boleh dimanfaatkan oleh bangsa manapun.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah bahwa tidak semua LSM yang didanai asing ingin menjadi musuh Indonesia. Dia menjelaskan pernyataan Prabowo hanya ditujukan kepada sejumlah LSM yang selalu ingin mencoba membatalkan program prioritas pemerintah.
"Ingin program-program prioritas pemerintah dibatalkan saja, tidak dilanjutkan," katanya di kantornya, Jakarta, Selasa, 3 Juni 2025.
Namun Hasan menyebut pernyataan Prabowo tidak bertujuan untuk mengendalikan peran masyarakat sipil dan kebebasan berekspresi.
Tiba-tiba, tuduhan Prabowo ini dikritik oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dalam mendukung demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan lingkungan.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menegaskan musuh utama bangsa Indonesia bukan LSM yang didanai asing. Dia mengatakan musuh yang melumpuhkan Indonesia adalah elite-elite yang terlibat korupsi.
Dosen dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera Indonesia ini juga menyinggung tentang korupsi lingkungan yang merusak kekayaan alam dan upaya memanipulasi hukum demi kepentingan penguasaan para elit.
"Korupsi moral yang merusak kepentingan bangsa dan negara menjadi kepentingan keluarga, anak, menantu, cucu, dan kroni. Semua ini dikerjakan oleh elite-elite politik yang korup," kata Usman melalui pernyataan tertulis kepada Tempo pada Senin, 2 Juni 2025.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai tudingan Prabowo soal pihak asing membiayai LSM untuk mengadu domba Indonesia tidaklah benar. "Karena banyak juga LSM didanai asing untuk membantu pemerintah dan masyarakat," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut dia, adanya atau tidaknya pendanaan asing, LSM akan selalu bersikap kritis selama pemerintah membuat kebijakan yang menyimpang dari harapan masyarakat.
Koalisi Masyarakat Sipil menyayangkan pernyataan Prabowo dan menilai pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kemajuan zaman yang semakin demokratis dan global.
“Menyatakan LSM sebagai pengadu domba oleh Presiden Prabowo adalah ahistoris. LSM telah menjadi aktor yang memastikan check and balances dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan di Indonesia saat ini,” tulis pernyataan Koalisi Sipil yang dibagikan Ketua Centra Initiative, Al Araf, kepada Tempo pada Kamis, 5 Juni 2025.
Koalisi mengingatkan rezim yang menolak LSM otomatis tidak ingin diawasi oleh masyarakat. "Sehingga rezim itu potensial menyalahgunakan kekuasaannya," kata Al Araf.
Usulan Pemakzulan Gibran Masuk DPR/MPR
Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah mengirim surat ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu ditujukan langsung kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan Ketua DPR Puan Maharani.
Sekretaris Forum Purnawirawan Prajurit TNI Bimo Satrio mengatakan, surat itu telah diterima oleh Sekretariat Jenderal MPR dan DPR. “Sudah dikirimkan pada Senin, 2 Juni,” katanya saat dihubungi pada Selasa, 3 Juni 2025.
Surat itu ditandatangani oleh perwakilan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto.
Forum purnawirawan menyampaikan sejumlah pandangan hukumnya tentang usulan itu. Mereka memandang proses pencalonan putra sulung mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu tak lepas dari intervensi relasi keluarga lewat Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Usman.
Para pensiunan tentara tersebut juga menekankan nilai kesopanan dan kematangan yang dimiliki Gibran sebagai seorang wakil presiden. Menurut mereka, mantan Wali Kota Solo itu masih kurang kapasitas dan pengalaman untuk menjabat wakil presiden.
Dugaan keterkaitan Gibran dalam akun Kaskus bernama Fufufafa juga dimasukkan dalam argumentasi hukum para pensiunan tentara tersebut. Mereka juga menyinggung dugaan korupsi yang menyeret Gibran dan adiknya, Kaesang Pangarep, yang dilaporkan oleh Ubedilah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2022.
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan bahwa pimpinan MPR belum tentu membahas surat usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden.
"Jika surat resmi masuk ke pimpinan MPR, itu kan masuknya ke sekretariat. Di sekretariat itu, kalau itu dianggap penting, baru kami lakukan rapat pimpinan MPR untuk memutuskan bagaimana respons terhadap masukan surat tersebut," ujar pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025.
Politikus PDIP tersebut berujar bahwa pertimbangan mengenai penting tidaknya sebuah surat didasarkan pada identitas lembaga pengirim.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan usulan pemakzulan Gibran sebagai wakil presiden tidak bisa langsung diproses. "Hemat saya, kalau disampaikan DPR sudah menerima suratnya, itu tidak ujug-ujug diproses," kata Said di komplek parlemen, Rabu.
Dia meminta agar isu pemakzulan Gibran dikesampingkan terlebih dahulu karena dinilai tak memiliki kepentingan mendesak. Menurut dia, suara publik di DPR juga masih cenderung asing dengan kata pemakzulan. Apalagi, kondisi objektif yang semestinya dihadapi adalah tantangan politik ke depan, bukan soal pemakzulan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji mengatakan tidak ada alasan untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dia menilai belum ada celah yang bisa membuat Gibran dicopot dari jabatannya.
"Sampai sekarang itu belum ada pelanggaran hukum apa pun sebagaimana yang tertera dalam konstitusi, yang bisa menyebabkan Mas Gibran untuk dimakzulkan," katanya di kompleks parlemen, Rabu.
3. Kepengurusan Baru PKS
Partai Keadilan Sejahtera telah menetapkan struktur pengurus periode 2025-2030. Pengumuman jajaran pengurus PKS tersebut disampaikan langsung oleh Presiden PKS Al Muzammil Yusuf dalam konferensi pers Hasil Lengkap Musyawarah I Majelis Syura PKS yang digelar di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025.
Pengumuman ini disampaikan setelah Muhammad Sohibul Iman terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro sehari sebelumnya. Adapun Muhammad Kholid ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal PKS menggantikan Aboe Bakar Al-Habsyi yang telah menjabat sejak September 2020. Ia kini menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI, mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VI.
Presiden PKS sebelumnya, Ahmad Syaikhu, menjadi Wakil Ketua Majelis Syuro bersama Suharna Surapranata dan Aunur Rafiq Saleh Tamhid.
Kemudian Nurhadi sebagai Bendahara Umum, Suswono sebagai Sekretaris Majelis Syuro, Mulyanto sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat. Kemudian, Muslih Abdul Karim sebagai Ketua Dewan Syariah Pusat dan Pipin Sofyan sebagai Kepala Kantor Staf Presiden PKS.
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf akan melengkapi susunan struktural terlebih dahulu sebelum menentukan program jangka pendek hingga panjang partai. "Soal program jangka pendek atau panjang, kami lengkapi struktural dulu," katanya di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan pada Kamis, 5 Juni 2025.
Dia menargetkan waktu satu pekan untuk merampungkan seluruh struktural di kepengurusannya. Dewan Pimpinan Pusat PKS baru mengumumkan tiga posisi jabatan, antara lain Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan Kepala Staf Kepresidenan PKS.
4. Megawati Bertemu Elite Gerindra
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan politikus Gerindra yang juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beberapa hari lalu.
Dasco membagikan foto pertemuan antara dirinya dan Prasetyo Hadi saat berkunjung ke kediaman Megawati di Jakarta Pusat. Dasco mengatakan pertemuan itu sekaligus untuk menitipkan pesan dari Presiden Prabowo yang juga ketua umum Gerindra. Wakil Ketua DPR itu berujar, Megawati juga menitipkan pesan untuk diteruskan ke Prabowo dan sebaliknya. Namun, Dasco enggan mengungkapkan isi pesan tersebut.
"Kami memang diutus menyampaikan beberapa hal dan pesan itu untuk disampaikan. Kami juga membawa pesan balik dari Ibu Megawati ke Pak Prabowo," ucap Dasco di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025.
Dasco membagikan tiga foto dalam unggahan Instagramnya. Dalam salah satu foto yang dibagikan Dasco, terlihat dia diterima oleh Megawati di salah satu tempat yang tampak seperti ruang tamu. Megawati didampingi oleh putrinya, Puan Maharani.
Di unggahan lainnya, Ketua DPP PDIP bidang Hukum, Yasonna Laoly, juga mendampingi Megawati. Foto terakhir yang dibagikan Dasco menunjukkan dia dan Prasetyo berpose dengan Megawati serta Puan. Mereka tampak tersenyum.
PDIP satu-satunya partai yang belum terbuka mendukung pemerintahan. Namun setelah kontestasi pemilihan presiden 2024, Prabowo dan Megawati yang berbeda kubu sudah bertemu pada 7 April 2025.
Megawati juga hadir dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, pada Senin, 2 Juni 2025. Politikus PDIP, Guntur Romli, menyatakan kehadiran Megawati dalam peringatan Hari Pancasila adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila.
Pertemuan ini muncul ketika santer Prabowo akan mereshuffle jajaran pembantunya. Namun Dasco membantah bahwa pertemuan dengan pucuk pimpinan PDIP itu membahas rencana masuknya partai berlambang banteng bermoncong putih ke dalam kabinet Presiden Prabowo.
"Kami perlu sampaikan bahwa dalam silaturahmi itu belum ada pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut dan kami tidak bahas pembahasan soal itu," ujar Dasco.
Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan bahwa partainya belum mengetahui informasi terkait perombakan kabinet. Sebab, kata dia, PDIP masih berada di luar kabinet.
"Apalagi soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Sedangkan PDI Perjuangan sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan. Karena itu tidak relevan kalau dikaitkan dengan isu reshuffle," kata Guntur saat diminta tanggapan oleh Tempo, Sabtu, 7 Juni 2025.