- Baru-baru ini publik Sulawesi Utara dihebohkan dengan dugaan kecurangan dalam perekrutan anggota Bintara Polri di Polda Sulawesi Utara (Sulut).
Aiptu Elvis Ginting, merupakan sosok yang menyuarakan dugaan kecurangan tersebut.
Diketahui Aiptu Elvis Ginting merupakan anggota Polisi di Minahasa Utara.
Aiptu Elvis Ginting saat ini bertugas sebagai Kanit Reskrim Polsek Kema.
Video Aiptu Elvis Ginting yang menyuarakan tentang dugaan kecurangan perekrutan Bintara Polri beredar luas di media sosial Facebook.
Aiptu Elvis Ginting mengungkap hal itu dengan tujuan disampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Dilaporkan Tribun Manado dari akun Facebook @Mata Manguni, dugaan kecurangan diduga dilakukan oleh panitia perekrutan.
Aiptu Elvis Ginting menyatakan banyak calon siswa (casis) Polri yang dibully serta dirugikan karena panitia diduga tidak transparan.
"Proses seleksi tahun ini (2025) sangat merugikan peserta-peserta yang lain," ucap Ginting.
Panitia mengungkap bahwa mereka melakukan keberpihakkan terhadap beberapa kasus.
Disebutkan ada beberapa kasus yang dipindahkan ke bagian belakang saat ujian.
Aiptu Elvis Ginting mengaku kecewa dengan tahapan seleksi tahun ini.
Kanit Reskrim Polsek Kema ini juga menyatakan siap dipecat apabila aduan yang disuarakannya tersebut tidak terbukti.
"Izin Jenderal, anak buah siap dipecat apabila ini tidak terbukti. Namun, apabila terbukti, (para) casis yang telah dizalimi harus diangkat untuk menjadi anggota Polri," terang Aiptu Elvis Ginting.
Postingan akun Facebook @Mata Manguni terkait video viral Aiptu Elvis Ginting ini telah mendapatkan lebih dari 3 ribu komentar dan sudah dibagikan lebih dari 2 ribu kali dengan 22 ribu likes oleh netizen hingga Minggu (8/6/2025) sore.
Tanggapan Polda Sulut
Sementara itu Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah Hasibuan memberikan tanggapan dari pihak Polda Sulut.
Dirinya menyebut apa yang disebutkan di video viral ini harus disikapi dengan bijak.
“Jangan putus asa. Jadikan sebagai pengalaman untuk mengevaluasi di mana kekurangannya. Sehingga kalau akan mengikuti seleksi di waktu mendatang, persiapan jadi lebih maksimal, lebih mantap,” kata AKBP Hasibuan, belum lama ini Juni 2025.
Dia juga memastikan dalam proses rekrutmen calon Anggota Polri di Polda Sulut, tidak ada diskriminasi.
Everyone who qualifies can register. There is no discrimination, regardless of anyone's parents' background or profession, they can register.
Data dari Biro SDM Polda Sulut, terdapat berbagai macam pekerjaan orang tua calon siswa.
Di antaranya, orang tuanya yang bekerja sebagai buruh harian lepas ada 3, nelayan 6, petani 24, sopir 3, tidak bekerja 9, dan pekerjaan lainnya," kata AKBP Hasibuan.
Dia juga meminta para peserta dan orang tua untuk segera melaporkan jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dalam proses seleksi penerimaan calon Anggota Polri.
Jika ada oknum yang melakukan tindakan melanggar kewenangan, kita sudah membuka pengaduan, bisa melalui Biro SDM, Itwasda, atau Bidang Propam.
Tentunya harus disertai dengan bukti-bukti yang valid untuk bisa ditindaklanjuti," kata AKBP Hasibuan.
Dia juga turut mengapresiasi kepada putera puteri Sulut yang antusias mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon Anggota Polri.
Menurut dia, banyak kandidat yang sudah memenuhi syarat, namun dengan kuota kelulusan yang terbatas yang ditentukan oleh Mabes Polri, sehingga mau tidak mau hanya yang memenuhi ranking sesuai dengan jumlah kuota yang dapat mengikuti tes tahap selanjutnya.
"Terus semangat," katanya dengan tegas.
Respon Pakar
Akademisi Fakultas Hukum Unsrat, Eugenius Paransi memberikan apresiasi terhadap keberanian Ginting.
Menurutnya, tindakan ini patut dihormati sebagai upaya menjaga marwah institusi Polri.
"Dia patut diberi apresiasi karena berani membongkar keburukan yang merusak citra institusi. Tindakan seperti ini justru menunjukkan kepedulian terhadap integritas Polri," ujar Paransi (Minggu 8/6/2025).
Lebih lanjut, Paransi menegaskan bahwa panitia seleksi harus diperiksa dan dievaluasi secara menyeluruh.
Menurutnya, jika terbukti ada pelanggaran, para pelaku harus diberi sanksi tegas, termasuk calon siswa yang terlibat dalam kecurangan.
" Ini menyangkut kredibilitas dan transparansi institusi. Jika dibiarkan, akan semakin merusak kepercayaan publik terhadap rekrutmen Polri, " tegas Akademisi asal Unsrat Manado ini.
Paransi juga menambahkan bahwa kasus semacam ini berisiko menimbulkan demoralisasi di tubuh Polri serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem yang semestinya bersih dan adil.
(Tim )
Ikuti Saluran WhatsApp Tribun Manado dan Berita Google Tribun Manado untuk pembaruan lebih lanjut tentang berita populer lainnya.